Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi strategis ini diselenggarakan secara sinergis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Acara penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pimpinan DPRD dan perangkat daerah.
Tekankan Penggunaan Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
Dalam arahannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk menerjemahkan penandatanganan komitmen integritas kedalam tindakan nyata di lapangan. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan setiap anggaran daerah terserap secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau saya adopsi kata-kata Pak Presiden Prabowo, bahwa setiap rupiah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia juga menekankan bahwa integritas sejati tercermin dari konsistensi antara dokumen yang ditandatangani dengan implementasi kebijakan sesuai kewenangan masing-masing kepala daerah.
Selain itu, Wiyagus menggarisbawahi bahwa strategi pemberantasan korupsi saat ini menitikberatkan pada aspek pencegahan, di mana penegakan hukum ditempatkan sebagai langkah terakhir.
“Saya mengapresiasi pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dilakukan sejak tahap perencanaan sehingga anggaran yang dinilai kurang tepat dapat dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Pemkab Bantaeng Perkuat Pencegahan KKN
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bantaeng yang akrab disapa Uji Nurdin menyatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
“Kita senantiasa memperkuat komitmen dan langkah-langkah pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng,” tegas M. Fathul Fauzy Nurdin.
Melalui sinergi bersama Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP, Pemkab Bantaeng optimis tata kelola pemerintahan yang bersih dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik serta memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bantaeng.
(Humas Pemkab Bantaeng)
