TAKALAR – Kabar baik atau angin segar menghampiri pemerintah desa di Kabupaten Takalar menjelang penghujung tahun 2026. Bupati Takalar dikabarkan mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp6,7 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kebijakan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah desa, khususnya dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Takalar, Parawangsa, S.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Takalar atas perhatian serta komitmennya terhadap pembangunan desa.
Menurut Parawangsa, tambahan alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan desa. Dukungan anggaran seperti ini sangat dibutuhkan agar pemerintah desa dapat terus menjalankan program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari APDESI Takalar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati Takalar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap pembangunan desa. Ini tentu menjadi kabar baik sekaligus angin segar bagi pemerintah desa di Kabupaten Takalar,” ungkap Parawangsa.
Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap desa tidak berhenti sampai di sini. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
“Harapan kami, ke depan akan semakin banyak angin segar dan kebijakan positif dari Bupati Takalar yang berpihak pada pembangunan desa. Kami ingin sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat Takalar,” tambahnya.
Parawangsa juga berharap tambahan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya perhatian tersebut, APDESI Takalar berharap hubungan harmonis dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan seluruh pemerintah desa semakin kuat, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga dirasakan hingga pelosok desa.(***)
Desa kuat, pembangunan merata, masyarakat sejahtera.
